Catatan Politik Akhir Tahun
Abdul Hakim
Pengajar Studi Perbandingan Politik
STISNU Kota Tangerang
TERBITHARIAN.COM – Di berbagai penjuru dunia, sebuah generasi yang lahir dari janji globalisasi kini hidup di bawah reruntuhannya. Dihantam sewa rumah yang melambung, biaya hidup yang tak terkendali, dan prospek kerja yang makin suram akibat otomasi dan kecerdasan buatan, Generasi Z tengah melepaskan gelombang protes yang mengguncang pemerintahan lintas benua.
Dari Nepal hingga Madagaskar, dari Peru hingga Serbia, bahkan hingga jantung kapitalisme maju seperti Amerika Serikat, kemarahan kaum muda telah berubah dari desahan sunyi menjadi kekuatan politik yang menjatuhkan pemerintahan. Dalam setahun terakhir saja, sejumlah pemimpin telah tumbang di Nepal, Madagaskar, dan Bulgaria. Di negara-negara seperti Indonesia, Peru, Filipina, hingga Serbia, pemerintah berhadapan dengan gelombang protes yang tak kunjung surut.
Protes-protes ini lahir dan berkembang di ruang digital: dari Discord hingga TikTok, dari meme hingga simbol-simbol budaya pop seperti anime dan video game. Bahkan di negara maju, kemenangan mengejutkan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota New York menjadi penanda bahwa kecemasan ekonomi dan krisis keterjangkauan hidup telah menjadi isu politik utama generasi termuda kelas pekerja.
Meski pemicunya berbeda-beda, temuan lapangan menunjukkan pola keluhan yang hampir seragam: ketimpangan yang kian menganga, pekerjaan yang tidak layak dan tidak stabil, korupsi yang mengakar, serta keyakinan yang makin memudar bahwa mereka akan mampu hidup sebaik generasi orang tua mereka. Data Carnegie Protest Tracker mencatat 53 demonstrasi besar, masing-masing diikuti lebih dari 10.000 orang di 33 negara sepanjang tahun ini, jumlah tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 2017.
Di Antananarivo, ibu kota Madagaskar, para demonstran merayakan pidato anggota militer setelah bentrokan keras dengan aparat keamanan dalam aksi menuntut pengunduran diri Presiden Andry Rajoelina. Di balik euforia sesaat itu, tersimpan potret negara miskin yang rapuh: dua pertiga penduduk hidup dengan kurang dari tiga dolar per hari, dan kegagalan negara menyediakan air bersih serta listrik telah menjadi bahan bakar kemarahan kolektif.
Untuk memahami apa yang mendorong ledakan kemarahan ini, Bloomberg Economics memasukkan 22 juta titik data ke dalam model pembelajaran mesin, mencakup variabel dari polarisasi politik hingga ketimpangan pendapatan, dari harga minyak hingga struktur usia penduduk.
Hasilnya menunjukkan pola yang konsisten: penetrasi media sosial yang tinggi dan usia median yang rendah secara signifikan meningkatkan risiko ketidakpuasan sosial—soal ketimpangan, pengangguran, dan korupsi—berubah menjadi keresahan sipil berskala besar. Masyarakat muda yang terhubung adalah masyarakat yang lebih mudah meledak.
Di antara sekitar 17.000 demonstran Gen Z yang berbaris di Mexico City pada November lalu, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, Alexander Alvarado, mengangkat poster Master Chief, tokoh utama game Halo, yang digambarkan menolak perintah yang ia anggap tidak bermoral. Simbol itu bukan sekadar estetika pop, melainkan alegori politik: pembangkangan terhadap sistem yang dianggap gagal. Alvarado mengetahui rencana aksi dari Discord, lalu menelusuri gerakan serupa di Spanyol, Argentina, hingga Nepal, di mana protes kaum muda berhasil menjatuhkan pemerintahan.
Di Kathmandu, Amrita Ban, 23 tahun, turun ke jalan pada September. Bertahun-tahun menyaksikan sanak saudaranya bermigrasi ke luar negeri demi pekerjaan, sementara anak-anak elite politik hidup mewah, telah menumpuk menjadi kemarahan. Ketika pemerintah memberlakukan larangan media sosial yang ditafsirkan sebagai upaya membungkam kritik, emosi itu meledak. Gelombang protes jalanan pun tak terhindarkan.
Penindasan brutal aparat keamanan tak menghentikan protes. Gedung-gedung pemerintah dibakar, parlemen diserbu, rumah perdana menteri dan hotel mewah Kathmandu Hilton dilalap api. Namun, demonstran melakukan sesuatu yang jarang terjadi: mereka menang.
Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada 8 September. Lebih jauh, gerakan ini bahkan memaksa militer berdialog dengan para pemimpin protes. Melalui jajak pendapat di Discord, mereka memilih Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, sebagai pemimpin pemerintahan transisi, perempuan pertama yang memimpin Nepal.
Simbol perlawanan lintas negara pun muncul. Bendera bajak laut Jolly Roger dari manga One Piece, ikon pemberontakan terhadap otoritas yang korup, berkibar di Indonesia, Peru, Nepal, hingga Madagaskar. Ini bukan kebetulan, melainkan bahasa visual global dari generasi yang tumbuh bersama budaya digital dan melihat diri mereka sebagai kru kapal yang menantang tatanan lama.
Model Bloomberg menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan menjadi pemicu utama keresahan di Peru dan Meksiko: dua negara paling timpang di dunia. Di Filipina, korupsi politik menempati posisi teratas. Di Madagaskar, kemiskinan ekstrem dan kegagalan negara menyediakan layanan dasar menjadi faktor kunci.
Melihat ke depan, risiko tertinggi pada 2026 diprediksi terjadi di Ethiopia, Republik Afrika Tengah, Angola, Guatemala, Republik Kongo, dan Malaysia: negara-negara dengan lonjakan risiko terbesar sejak awal tahun.
Malaysia, misalnya, menghadapi kombinasi berbahaya antara kekecewaan ekonomi, meningkatnya Islamisme, dan retakan dalam koalisi pemerintahan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengakui kaum muda kini memprioritaskan tata kelola yang bersih dan tak lagi bisa diabaikan.
Meski demikian, negara maju dan ekonomi besar relatif lebih tahan terhadap kerusuhan besar. Namun, beberapa pengecualian mencolok, yaitu Amerika Serikat, Indonesia, dan Israel menunjukkan bahwa politik protes bukan monopoli negara miskin. Di negara kaya pun, krisis keterjangkauan hidup dan disrupsi AI menciptakan “politik harga sewa” yang mencerminkan kemarahan di negara berkembang.
Indikator lain memperkuat gambaran suram ini. Data Bloomberg yang menggabungkan pengangguran muda dan inflasi rata-rata lima tahun menunjukkan penderitaan ekonomi kaum muda meningkat hampir di seluruh dunia. Zimbabwe dan Argentina memimpin dengan inflasi tiga digit. Secara global, sekitar satu dari empat anak muda tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan, angka yang mencerminkan kegagalan sistemik pasar tenaga kerja.
Akibatnya, banyak yang terperangkap di pekerjaan jasa berproduktivitas rendah, menciptakan generasi yang “bekerja keras tetapi tetap miskin.” Seperti dikatakan Miora Rasoanirina, kurir e-commerce berusia 22 tahun di Madagaskar: “Bekerja keras tidak lagi cukup untuk hidup layak.” Keresahan ini menggema dari Eropa hingga Afrika, dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara.
Daron Acemoglu menyebut ini sebagai bagian dari krisis demokrasi global. Kaum muda, katanya, adalah ujung tombak krisis tersebut. Jika demokrasi liberal gagal menawarkan solusi yang adil dan realistis, maka dukungan terhadap institusi itu sendiri akan runtuh. Pengalaman Musim Semi Arab menjadi bayang-bayang: revolusi yang menjanjikan perubahan, tetapi berakhir dengan kekecewaan.
Namun satu hal jelas: ini bukan sekadar letupan emosional sesaat. Ini adalah gejala struktural dari kapitalisme global yang gagal mendistribusikan peluang, dari negara yang tertinggal oleh generasi yang lebih cepat, dan dari kontrak sosial yang retak. Gen Z bukan sekadar marah. Mereka sedang menagih janji yang tak pernah ditepati. Dan dunia, entah siap atau tidak, kini dipaksa mendengarkan.
