Kota Tangerang, TERBITHARIAN.COM – Dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar di lingkungan kampus STISNU Kota Tangerang, sikap Partai Golkar yang mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD menuai kritik tajam dari kalangan akademisi muda Nahdlatul Ulama Banten. Rabu, 31 Desember 2025.
Abdul Hakim, cendekiawan muda NU Banten sekaligus pengajar Studi Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang, menyatakan keprihatinannya atas dukungan Golkar terhadap pilkada tidak langsung yang dinilainya berpotensi mereduksi substansi demokrasi.
Menurutnya, dalam prinsip demokrasi modern, kedaulatan rakyat mensyaratkan relasi langsung antara suara publik dan mandat kekuasaan. Ketika pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, kedaulatan tersebut bergeser dari warga negara ke elite partai politik.
Abdul Hakim menegaskan bahwa kepala daerah yang lahir dari mekanisme DPRD hanya akan memiliki legitimasi sekunder karena mandatnya bersumber dari transaksi politik di parlemen daerah, bukan dari kehendak langsung rakyat. Ia juga mengkritik argumen Golkar yang menyebut mekanisme ini sebagai penguatan sistem keterwakilan.
Menurutnya, klaim tersebut justru problematik mengingat DPRD saat ini menghadapi krisis representasi serius, mulai dari menguatnya politik kartel, disiplin fraksi yang kaku, hingga semakin lebarnya jarak antara wakil rakyat dan konstituennya. Dalam konteks itu, dukungan Golkar dinilai mencerminkan nostalgia terhadap demokrasi elitis yang menguntungkan partai besar, namun lemah dari sisi akuntabilitas publik.
Diskusi tersebut juga menyoroti dampak politik jangka menengah dari sikap Golkar. Abdul Hakim menilai, dukungan terhadap pilkada tidak langsung berpotensi menjadi bumerang elektoral, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis tradisional Golkar.
Pemilih akar rumput dapat memaknai kebijakan ini sebagai upaya merampas hak politik mereka, yang pada gilirannya melemahkan partisipasi publik dan menggerus kepercayaan terhadap partai. Jika situasi ini berlanjut, loyalitas pemilih berisiko bergeser ke partai atau figur politik lain yang lebih konsisten mengusung narasi kedaulatan rakyat.
Dalam jangka menengah, lanjut Abdul Hakim, Golkar tidak hanya terancam kehilangan legitimasi moral, tetapi juga menghadapi risiko erosi suara di tingkat lokal. Kader-kader daerah dapat mengalami alienasi, mesin partai kehilangan daya dorong, dan basis elektoral yang selama ini solid berubah menjadi apatis atau bahkan berseberangan.
“Dukungan terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan sekadar problem normatif demokrasi, tetapi juga kesalahan strategis yang dapat menggerus daya saing elektoral Golkar sendiri di wilayah yang selama ini menjadi benteng kekuatannya,” pungkasnya.
