Penulis: Abdul Hakim
Pengajar Studi Perbandingan Politik
STISNU Kota Tangerang
TERBITHARIAN.COM – Ada hantu yang membayangi politik Indonesia kontemporer, dan ia bukan hanya korupsi atau oligarki: dua penyakit lama yang sudah terlalu sering dibahas. Kini, hantu itu adalah kesalahpahaman kolektif tentang apa itu kepemimpinan.
Politik telah direduksi menjadi manajemen persepsi, negara menjadi latar panggung, dan pemimpin menjadi konten. Dalam lanskap ini, pencitraan bukan lagi alat pendukung kekuasaan, melainkan pengganti kerja kekuasaan itu sendiri.
Fenomena ini tidak unik bagi Indonesia, tetapi di sini ia berkembang dengan kecepatan dan kedangkalan yang mencemaskan. Publik disuguhi politisi yang tampak bekerja, namun semakin sulit menemukan hasil kebijakan yang konkret. Hasilnya adalah apa yang kini kita saksikan: voters’ fatigue, kelelahan konstituen terhadap figur-figur yang terlalu lama menjual citra dan terlalu singkat menghasilkan kinerja.
Keruntuhan personal brand Ridwan Kamil hanyalah gejala paling kasat mata dari krisis yang lebih struktural. Ia bukan sebab, melainkan simptom. Fokus berlebihan pada figur justru menutup persoalan yang lebih serius: politik Indonesia tergelincir dari arena deliberasi menuju arena simulasi.
Dari Demokrasi ke Post-Demokrasi
Colin Crouch menyebut kondisi ini sebagai post-democracy: demokrasi tetap ada secara prosedural tetapi substansinya hampa. Politik dijalankan oleh segelintir elite, sementara publik direduksi menjadi audiens pasif yang hanya dimobilisasi secara emosional pada momen elektoral.
Media sosial memperparah kondisi ini. Dalam sistem algoritma, yang bernilai bukan argumentasi, melainkan atensi. Politisi belajar cepat: kebijakan yang kompleks tidak laku, sementara gestur simbolik dan narasi personal lebih mudah viral. Maka lahirlah generasi pemimpin yang lebih fasih berbicara tentang dirinya daripada tentang kebijakannya.
Inilah politik yang tidak lagi berurusan dengan kepentingan publik, tetapi dengan branding metrics. Seorang politisi dianggap berhasil bukan karena menurunkan kemiskinan atau memperbaiki tata kelola, melainkan karena berhasil mempertahankan sentimen positif di lini masa. Negara pun berubah menjadi properti komunikasi pribadi.
Algoritma sebagai Aktor Politik
Kesalahan fatal banyak analisis politik adalah memperlakukan algoritma sebagai alat netral. Padahal algoritma adalah aktor politik yang aktif, meski tidak bertanggung jawab. Ia membentuk insentif, menyaring realitas, dan menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang tenggelam.
Algoritma menyukai kesederhanaan, emosi, dan kontinuitas. Ia membenci kompleksitas, ambiguitas, dan refleksi jangka panjang. Dalam kondisi ini, pemimpin yang serius justru berada pada posisi struktural yang dirugikan. Mereka yang bekerja dalam senyap, mengurus detail teknis, dan membuat keputusan tidak populer akan kalah pamor dari mereka yang rajin mengunggah potongan aktivitas yang tampak heroik.
Akibatnya, politik kehilangan dimensi pedagogisnya. Tidak ada lagi upaya menjelaskan masalah secara utuh, apalagi mendidik publik untuk memahami dilema kebijakan. Fokusnya hanyalah manajemen kesan yang semakin lama semakin dangkal.
Shoshana Zuboff menyebut ini sebagai bentuk kolonisasi baru: bukan atas wilayah, tetapi atas kesadaran. Dalam politik algoritma, perhatian publik dieksploitasi, dan demokrasi direduksi menjadi sekadar pasar emosi.
Personal Branding Nihil Substansi
Personal branding sejatinya bukan dosa politik. Namun ketika ia berdiri tanpa fondasi institusional, ia berubah menjadi ilusi kepemimpinan. Max Weber telah lama mengingatkan bahwa karisma tanpa rasionalisasi akan mati bersama ekspektasi yang tidak terpenuhi.
Masalah Indonesia hari ini adalah banyak politisi berhenti pada tahap karisma digital. Mereka membangun hubungan langsung dengan publik, melewati partai, institusi, bahkan melewati kebijakan. Negara dipersonalisasi, dan ketika personal brand runtuh, tidak ada struktur yang menopang legitimasi.
Ridwan Kamil adalah contoh paling ilustratif, bukan karena kegagalannya semata, tetapi karena ekspektasi yang pernah dilekatkan padanya. Ia diposisikan sebagai simbol pemimpin modern: kreatif, komunikatif, dan dekat dengan anak muda. Namun simbolisme semacam itu memiliki masa kedaluwarsa. Ketika publik menuntut hasil bukan unggahan, retakan mulai terlihat.
Di titik ini, simpati tidak berubah menjadi kemarahan, melainkan sinisme. Dan sinisme adalah bentuk ketidakpercayaan yang paling berbahaya bagi demokrasi, karena ia tidak lagi berharap.
Di tempat lainnya kita menyaksikan Justin Trudeau di Kanada mengalami apa yang disebut ‘virtue fatigue’: kelelahan publik terhadap pemimpin yang terus mengedepankan narasi moral progresif, tetapi lamban menghadapi krisis struktural seperti perumahan dan inflasi.
Di Perancis, Emmanuel Macron menghadapi resistensi luas karena modernitas teknokratiknya terasa dingin dan tidak berpijak pada pengalaman sosial kelas bawah. Bahkan Barack Obama, ikon politik naratif global, meninggalkan paradoks mendalam: retorika yang memikat dunia, tetapi transformasi ekonomi-politik yang terbatas.
Kekosongan itu membuka jalan bagi populisme Donald Trump, ia menjual “keaslian” dalam bentuk kemarahan dan simplifikasi brutal. Bagi kita, pelajarannya jelas: ketika politik terlalu lama menjadi pertunjukan, publik akan mencari keaslian bahkan dalam bentuk yang destruktif sekalipun.
Mengapa Pencitraan Mulai Gagal
Politik pencitraan tidak runtuh karena kesalahan teknis, tetapi karena perubahan psikologis pemilih. Pemilih hari ini, terutama milenial dan generasi Z, tidak lagi terkesan oleh kedekatan simbolik. Mereka menghadapi tekanan ekonomi nyata: biaya hidup, ketidakpastian kerja, bahkan krisis lingkungan.
Dalam kondisi ini, empati performatif terasa kosong. Di titik inilah politik pencitraan kehilangan daya tawarnya. Ia masih ada, tetapi tidak lagi cukup. Seperti kosmetik pada bangunan rapuh, ia hanya menunda runtuhnya kepercayaan.
Jika era pencitraan kosong memang mendekati akhirnya, maka pertanyaan krusialnya adalah: apa yang menggantikannya? Jawabannya bukan anti-komunikasi, tetapi reorientasi kepemimpinan. Pemimpin masa depan bukan yang paling sering muncul, tetapi yang paling konsisten bekerja. Bukan yang paling disukai, tetapi yang paling bisa dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, kepemimpinan yang relatif “tidak menarik” justru sering paling efektif. Jerman di era Angela Merkel, misalnya, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tenang, konsisten, dan tidak narsistik justru menciptakan kepercayaan jangka panjang.
Di Singapura, Lee Kuan Yew tidak empatik secara performatif, tetapi sukses membangun negara. Kemajuan Singapura hari ini bukan hasil pencitraan, melainkan disiplin kebijakan.
Indonesia membutuhkan tipe pemimpin semacam ini: pemimpin yang memahami bahwa legitimasi sejati lahir dari kerja jangka panjang, bukan popularitas jangka pendek. Pemimpin yang berani tidak populer, karena sadar bahwa kebijakan serius hampir selalu menyakitkan pada awalnya.
Politik pencitraan kosong sedang mengalami inflasi. Terlalu banyak citra, terlalu sedikit substansi. Dalam kondisi ini, keaslian yang lahir dari kesesuaian antara kata dan perbuatan menjadi mata uang terakhir yang masih bernilai.
Namun keaslian bukan soal gaya bicara atau busana sederhana. Ia adalah soal konsistensi, keberanian, dan kesediaan memikul konsekuensi. Tanpa itu, kelelahan pemilih akan berubah menjadi apatisme. Dan apatisme adalah pintu masuk paling sunyi menuju pembusukan demokrasi.
