TERBITHARIAN.COM — Kebiasaan mengintip ponsel pasangan secara diam-diam kerap dianggap wajar dalam dinamika rumah tangga. Namun, di balik rasa penasaran tersebut, terdapat risiko hukum yang nyata. Meski terikat dalam ikatan pernikahan, mengakses perangkat elektronik orang lain tanpa izin tetap melanggar hukum di Indonesia.
Privasi Digital Tetap Dilindungi
Status suami-istri tidak otomatis menghapus hak privasi individu. Ponsel termasuk sistem elektronik yang menyimpan data pribadi sensitif. Mengakses perangkat pasangan tanpa izin bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, terutama jika dilakukan dengan sengaja.
Para ahli menegaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak asasi yang melekat pada setiap orang, tidak tergantung status pernikahan.
Jeratan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi
Tindakan “mata-mata” domestik dapat dijerat dua regulasi utama:
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)Pasal 30 ayat (1) melarang akses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Pelaku bisa terancam penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 600 juta.
UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyatakan penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa persetujuan adalah pelanggaran serius. Pelaku yang mengumpulkan data orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain dapat dipidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar.
Batasan Antara Perhatian dan Pelanggaran
Akses HP pasangan biasanya tidak bermasalah secara hukum jika:
Dilakukan atas izin eksplisit atau kesepakatan bersama.
Terjadi dalam kondisi darurat, misalnya situasi medis.
Namun, risiko meningkat jika informasi pribadi disebarkan ke pihak ketiga atau media sosial. “Tindakan menjadi pidana apabila dilakukan diam-diam, melampaui batas kewajaran, dan digunakan untuk mengintimidasi pasangan,” catat literasi hukum digital.
Pentingnya Komunikasi dan Kesepakatan
Untuk menghindari konflik rumah tangga sekaligus risiko hukum, pasangan disarankan:
Bangun komunikasi terbuka: Diskusikan batasan privasi digital masing-masing.
Ciptakan ‘digital trust’: Kepercayaan dibangun melalui transparansi, bukan pengawasan diam-diam.
Pahami etika digital: Menghargai ruang pribadi pasangan adalah bentuk penghormatan terhadap martabat individu.
Sebelum rasa penasaran mendorong Anda memeriksa ponsel pasangan tanpa izin, ingatlah: privasi digital memiliki batas hukum yang tegas dan siap menjerat pelanggarnya.
