Jakarta, TERBITHARIAN.COM – MANTAN Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) 2021-2023 Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan penjelasan tambahan sebagai hak jawab untuk merespons laporan IndonesiaLeaks mengenai masalah kredit rumah prajurit yang diduga berujung mangkraknya pembangunan.
“Mangkrak itu sudah dari zaman yang lama sebelum saya kepala staf,” kata Dudung yang sekarang menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional kepada tim IndonesiLeaks di kantornya di Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.
Dudung bercerita persoalan rumah prajurit ini pertama ia ketahui ketika serah terima jabatan KSAD dari Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang naik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia pada November 2021. Andika menyampaikan kepada Dudung bahwa sudah membentuk tim khusus untuk menyesaikan masalah kredit perumahan di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) Angkatan Darat.
Saat itu, program ini bermasalah karena pencairan uang BP TWP hilang senilai Rp 400 miliar dan berujung kasus korupsi. Andika membentuk tim ini tak lama setelah dilantik sebagai KSAD pada November 2018.
Sederet masalah yang ditemukan tim ini kemudian berujung pada penghentian program oleh Andika. Tapi rupanya, moratorium selama dua tahun lamanya itu diduga turut berkontribusi menyebabkan sebagian pembangunan rumah terhenti alias mangkrak.
Masalahnya, prajurit sudah kadung menyisihkan uang gaji mereka untuk menyicil rumah tersebut. Maka akhirnya BP TWP saat itu mengembalikan kembali uang yang menjadi hak prajurit ini. “Ini sudah dilakukan oleh BP TWP,” kata Dudung Abdurachman.
Setelah naik KSAD, Dudung kemudian menerima laporan dari tim khusus tersebut. Dari situlah ia mengatakan telah melakukan sejumlah perbaikan atas program ini. Paling awal yaitu mengumpulkan para pengembang perumahan untuk duduk bersama dengan Panglima sampai Kepala Staf di Komando Daerah Militer (Kodam).
Pengelolaan dana yang semula bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) kemudian digeser ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut dia, perpindahan ini sudah dilakukan dengan kajian dan pertimbangan investasi yang matang.
Salah satunya karena mempertimbangkan cakupan BRI yang lebih luas dan cabangnya tersebar di mana-mana. “Mekanisme lewat BRI lebih menguntungkan,” kata Dudung.
Dudung juga kemudian menerbitkan surat perintah atau sprin yang memerintahkan prajurit untuk kembali mengambil kredit rumah. Alasan di balik sprin ini juga dijelaskan Dudung dalam wawancara khusus pada Senin, 18 Juli 2025, berjudul “Mending Berinvestasi Rumah Ketimbang Beli Motor.”
Dudung memberikan penjelasan tambahan. Ia bercerita kewajiban itu tidak hanya dicetuskan di masa dia menjadi KSAD, tapi sudah ada sejak sebelumnya.
Ia memperlihatkan dua lembar sprin tertanggal 2 April 2019 yang diteken oleh Asisten Personel (Aspres) KSAD saat itu Mayor Jenderal Heri Wiranto. Surat itu pun juga mewajibkan prajurit mengambil rumah. “Bahkan saat itu saya belum KSAD,” kata Dudung.
Ada juga sprin yang terbit pada 10 Agustus 2023, di akhir periode Dudung menjadi KSAD. Surat tersebut isinya sama, memerintahkan prajurit mengambil rumah lewat program TWP diteken oleh Wakil KSAD saat itu, Agus Subiyanto. Jenderal Agus yang sekarang menjabat Panglima TNI belum merespons permintaan konfirmasi IndonesiaLeaks.
Setelah menjabat KSAD, Dudung kemudian membuat kebijakan untuk menyuntikkan dana kepada pengembang perumahan secara bertahap. Tujuannya agar pembangunan yang terhenti bisa kembali dilanjutkan. Efek dari kebijakan tersebut, kata dia, proyek bisa dilanjutkan.
Ia tidak membantah ada pembangunan yang terhenti, seperti perumahan Kartika Bumi Mayang di Kota Jambi. Di sana, ilalang hampir menutupi tembok permanen bertuliskan nama perumahan lengkap dengan logo BP TWP Angkatan Darat. Ini salah satu proyek yang dikunjungi tim IndonesiaLeaks.
Akan tetapi, Dudung menyebut sebagian besar justru sudah dibangun dan serah terima kunci dengan prajurit. Kepada tim IndonesiaLeaks, Dudung menampilkan salah satu perumahan bernama Elya Residence di Oku Timur, Sumatera Selatan. “Ini sukses terlaksana, prajurit sudah menerima,” kata Dudung, sambil menunjukkan video testimoni dari prajurit.
Hanya saja, ia merasa informasi soal potongan gaji prajurit untuk kredit rumah yang diungkap di laporan IndonesiaLeaks keliru. Laporan tersebut menayangkan slip gaji dari dua orang prajurit lulusan 2021-2023 yang mengikuti program KPR swakelola BP TWP Angkatan Darat. Slip gaji ini menampilkan jumlah gaji prajurit sekitar Rp 3,6 juta.
Di dalamnya tertera kode potongan bank, masing-masing sebesar Rp 2,1 juta dan Rp 2,5 juta. Lalu ada tertera kode TWP sebesar Rp 150 ribu. Aneka pemotongan ini membuat gaji yang mereka terima tinggal ratusan ribu. Cerita soal potongan gaji ini diulas dalam laporan berjudul “Gaji Kandas Tamtama Muda.”
Dudung menyebut angka Rp 2 juta lebih ini bukanlah potongan gaji untuk kredit rumah, melainkan pinjaman bank biasa. Menurut dia, prajurit muda yang baru menerima gaji memang tak jarang mengambil kredit langsung ke bank untuk kebutuhan investasi. Contohnya saja untuk membeli tanah.
Adapun potongan TWP Rp 150 ribu ini sifatnya tabungan, dan nanti akan dikembalikan ke prajurit setelah pensiun. Angka Rp 150 ribu ini pertama muncul di zaman KSAD Jenderal (Purn) Mulyono. “Dari level prada (prajurit dua) sampai jenderal, angkanya sama,” kata Dudung.
Ia lantas menunjukkan contoh slip gaji dari prajurit yang ikut program kredit rumah TWP. Di situ, barulah tertera kode KPR Swakelola. Besarannya sekitar Rp 1,6 juta sampai Rp 1,7 juta, tergantung jangka waktu kredit. “Jadi narasi bahwa gajinya hanya tersisa ratusan ribu karena TWP itu keliru,” ujarnya. Sebab di luar itu, kata dia, masih ada alokasi terpisah berupa renumerasi Rp 3 juta untuk uang makan prajurit.
Di lapangan, tim IndonesiaLeaks menemukan bahwa sebagian prajurit merasa terpaksa untuk mengambil kredit ini. Mereka mengaku mendapat ancaman akan dimutasi ke tempat jauh seperti Papua bila tak ikut program.
Dudung membantah ada instruksi semacam ini. Kepada tim IndonesiaLeaks, Dudung menampilkan daftar beberapa nama prajurit yang justru dipindahkan dari dinas di Papua ke kampung halaman mereka. “Yang ada justru saya tarik dari sana,” kata dia.
Akan tetapi, Ia tidak menutup kemungkinan ancaman itu datang dari atasan di prajurit di tingkat bawah seperti dari Komandan Batalyon. “Tapi dari saya tidak pernah ada instruksi semacam itu,” kata dia.
Sebab kenyataan di lapangan, kata dia, ada juga prajurit yang tidak mengambil rumah lewat program kredit TWP AD ini dan tidak dipermasalahkan. Ada sebagian prajurit meminjam uang ke TWP untuk mengambil rumah bukan di lokasi dinasnya, tapi di kampung halamannya.
Terakhir untuk perbaikan program, Dudung bercerita bahwa dirinya justru menginisiasi keterbukaan dengan meluncurkan aplikasi TWP AD. Mengutip laman tniad.mil.id, aplikasi ini diluncurkan pada Februari 2023 dan bekerja sama dengan BRI.
Lewat telepon genggamnya, Dudung menunjukkan ke tim IndonesiaLeaks aplikasi dengan latar hijau gelap tersebut. Di aplikasi itu, prajurit bisa melihat rumah yang diinginkan sampai kredit yang mereka sudah bayarkan. Aplikasi itu kini bisa diakses di aplikasi Playstore. Dudung melepas jabatan KSAD pada Oktober 2023.
Tapi sampai hari ini, kata dia, program kredit perumahan ini juga masih berjalan. “Jadi saya sebetulnya memperbaiki program ini, dan itu harus ada keberanian,” kata dia.
Menurut Dudung, upaya yang dia lakukan ini sebetulnya sama dengan langkah perbaikan yang sudah dilakukan KSAD sebelumnya, maupun setelahnya. Dudung meyakini bahwa tidak mungkin ada KSAD yang ingin menyengsarakan prajurit. (***)
