Kota Tangerang | Terbitharian.com – Maju mundurnya proses pembangunan di suatu daerah, sangat dipengaruhi oleh kinerja atau sikap kepala OPD, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, MCI Kota Tangerang mendesak Komisi I DPRD Kota Tangerang lebih cerdas, cermat dan lebih berani menyikapi kinerja kepala OPD yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
” Kami mendesak Komisi I DPRD Kota Tangerang harus lebih cerdas, cermat, tegas dan berani menyikapi kinerja atau sikap Kepala OPD yang terindikasi kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka adalah pelayan masyarakat yang digaji dari pajak masyarakat. Karena itu wajib bagi mereka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar M. Soleh.
Kami perhatikan, bahkan kami rasakan di Kota Tangerang, masih ada beberapa kepala OPD yang dinilai kurang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Kabid Antar Lembaga dan Humas MCI Kota Tangerang, didepan kantor DPRD Kota Tangerang, pada Kamis, 5 Desember 2024.
M. Soleh menambahkan, fungsi atau peran serta DRPD sangat kuat dalam mendorong kualitas kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Meskipun tidak memiliki hak otoritas dalam menentukan kebijakan, unsur legislatif sangat kuat dalam mendorong kualitas kerja unsur eksekutif. Dengan demikian bila dalam proses pembangunan, kinerja OPD dirasakan kurang baik dalam memberikan pelayanan , berarti pengawasan Dewan tumpul, bila anggota dewan kurang cerdas, cermat, tegas dan berani dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak pantas disebut dengan wakil rakyat,” tambah M. Soleh yang juga sebagai Sekjen Forum Media Banten Ngahiji ( FMBN ).
“Bila anggota dewan kurang cermat, cerdas ,tegas dan berani dalam menjalankan tugas dan fungsinya , tidak pantas disebut sebagai wakil rakyat. Lebih baik keluar dari gedung parlemen, serahkan saja tugas atau fungsinya kepada masyarakat, biar masyarakat yang bergerak, insya Allah kami akan mengajukan audiensi dengan komisi I DPRD Kota Tangerang, untuk menyampaikan hal tersebut kepada anggota dewan yang terhormat. Para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen, menikmati fasilitas yang diperoleh dari hasil pajak masyarakat,” pungkas M. Soleh.
