Penulis: Abdul Hakim
Pengajar Studi Perbandingan Politik
STISNU Kota Tangerang
TERBITHARIAN.COM – Banjir bisa ditafsirkan sebagai peristiwa meteorologis. Tetapi percakapan publik menunjukkan bahwa banjir besar di Aceh dan Sumatera bukan sekadar soal air yang turun dari langit. Ia adalah ledakan amarah sosial yang mengalir dari bawah: dari desa-desa yang lumpuh, dari warga yang terjebak tanpa komunikasi, dari keluarga yang kehilangan anggota, dan dari sentimen kolektif bahwa negara tidak hadir secepat atau seadil yang seharusnya.
Di tengah air bah, muncul pertanyaan yang lebih pahit: apakah wilayah ini tenggelam oleh curah hujan ekstrem, atau oleh ketidakadilan yang telah menumpuk selama puluhan tahun?
Dalam perspektif analisis wacana, bencana bukan hanya peristiwa alam: ia menjadi arena perebutan makna. Siapa yang mendefinisikan bencana, siapa yang disalahkan, dan siapa yang digambarkan sebagai “penolong” adalah bagian dari pertarungan naratif yang menentukan bagaimana masyarakat memandang negara, tanggung jawab korporasi, dan masa depan ekologis mereka.
Ketika banjir menenggelamkan Sumatera, percakapan publik justru mengangkat ke permukaan apa yang sebelumnya tersembunyi: ketimpangan struktural yang lama ditutup oleh jargon pembangunan.
Data Drone Emprit antara 25–29 November 2025 memperlihatkan skala bencana yang luar biasa: lebih dari 102.000 mentions dalam percakapan publik dan 382 juta interaksi hanya dalam empat hari. Tetapi angka itu bukan sekadar statistik; ia adalah geologi emosional yang bergerak di dalam ruang digital. Warga dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memproduksi, menyebarkan, dan memperkuat narasi bukan hanya untuk saling memberi informasi, tetapi juga untuk menagih akuntabilitas negara.
Di lapangan, kerusakan fisik begitu masif; jalan nasional terbelah, jembatan runtuh, dan ratusan kecamatan terisolasi. Namun dalam wacana publik, kerusakan itu diterjemahkan berbeda: ia adalah bukti bahwa negara gagal menata ulang relasi kekuasaan antara pusat dan daerah.
Sentimen negatif yang mencapai hampir separuh percakapan mengindikasikan bahwa publik melihat bencana ini bukan sebagai kejadian alamiah, tetapi sebagai hasil akumulasi kebijakan yang timpang.
Di sinilah analisis wacana menemukan momentumnya: publik menolak narasi resmi dan membangun wacana tandingan. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah enggan menetapkan bencana nasional, mengapa respons dianggap lambat, dan mengapa deforestasi terus dibiarkan.
Tagar dan percakapan bukan sekadar alat komunikasi; mereka menjadi medan politik baru. Kritik terhadap Jawa-sentrisme, tuntutan audit izin tambang dan sawit, hingga sindiran terhadap lambannya bencana nasional adalah indikator bahwa ruang digital telah menjadi arena resistensi publik terhadap dominasi narasi negara.
Bencana ini memperlihatkan ketegangan yang fundamental antara apa yang diberitakan media arus utama dan apa yang dirasakan warga. Media nasional menampilkan citra negara yang bekerja: helikopter TNI memindahkan warga, presiden meninjau lokasi, logistik dikirim dalam jumlah besar. Sekitar 60% pemberitaan bernada positif, sebuah cerminan betapa kuatnya kerangka wacana formal negara dalam membentuk pesan media.
Namun di media sosial, realitas ini retak. Warga membagikan video tentang daerah yang benar-benar terputus, anak-anak terjebak di atap rumah, solar habis, listrik padam berhari-hari, dan rombongan evakuasi yang tak pernah tiba.
Dalam teorisasi van Dijk, kita melihat cognitive gap: publik membangun pemaknaan dari pengalaman langsung, sedangkan media membangun pemaknaan dari sumber resmi. Dua bentuk kebenaran ini saling berkompetisi. Publik menuduh media “memutihkan” bencana, sementara media bertahan dengan kerangka objektivitas formal.
Peta percakapan di platform X menunjukkan dengan jelas betapa terbelahnya cara publik memahami bencana ini. Di satu sisi, narasi pemerintah bergerak dalam bahasa administratif, operasional, instruksi, dan deretan data teknis yang berupaya menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja. Di sisi lain, terselip arus narasi publik yang lebih lembut: doa, harapan, dan donasi yang mencerminkan upaya warga untuk saling menguatkan di tengah situasi yang belum pasti.
Media mengambil posisi berbeda lagi. Sebagian besar pemberitaan mereka berputar pada penyebab teknis dan konteks meteorologis, berusaha menempatkan peristiwa ini dalam kerangka “objektif” yang terukur. Namun narasi kritis, terutama datang dari aktivis lingkungan, akademisi, dan warga terdampak, memberikan tekanan balik yang kuat. Bagi mereka, bencana ini bukan sekadar akibat anomali cuaca, melainkan manifestasi telanjang dari kapitalisme ekstraktif yang telah lama menggerogoti hutan, sungai, dan ruang hidup warga.
Pada titik ini, diskursus publik tidak lagi berdiri di atas tanah netral. Ia berubah menjadi cermin stratifikasi sosial yang membelah persepsi: ada kelompok yang melihat negara bekerja dengan segala instrumennya, dan ada kelompok lain yang merasa negara justru absen ketika paling dibutuhkan. Dari percakapan inilah kita melihat bukan hanya bagaimana banjir dipahami, tetapi juga bagaimana kepercayaan atau ketidakpercayaan dibentuk dan dipertahankan.
Banjir atau Kejahatan Ekologis?
BMKG menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu hujan ekstrem. Tetapi publik tidak menerima itu sebagai penjelasan memadai. Dalam analisis wacana kritis, inilah momen ketika masyarakat menolak ‘naturalization’, yakni kecenderungan negara atau otoritas untuk menyajikan masalah struktural sebagai peristiwa alam semata.
WALHI secara terang menyebut banjir ini sebagai “bencana ekologis”, bahasa yang secara politis memindahkan fokus dari awan ke manusia, dari cuaca ke kebijakan, dari fenomena ke struktur. Komisi VIII DPR pun menunjukkan bukti kayu gelondongan yang jelas-jelas menandakan adanya deforestasi brutal.
Publik menyambut wacana ekologis ini dengan antusias. Video satelit, rekaman drone, hingga citra deforestasi massif dibagikan ratusan ribu kali. Tagar #SaveOrangUtanTapanuli bukan sekadar kampanye lingkungan, tetapi kritik simbolik terhadap model ekonomi ekstraktif yang dilegalkan negara dan dinikmati korporasi.
Dalam kerangka Foucault, ini adalah peristiwa penting: publik sedang merebut kekuasaan atas definisi. Mereka menolak menjadi objek pasif yang harus mengonsumsi narasi negara; mereka ingin menjadi subjek yang menentukan makna bencana. Banjir tidak lagi dipahami sebagai musibah alam, melainkan konsekuensi politik dari izin yang terlalu mudah, pengawasan yang terlalu lemah, dan ekonomi ekstraksi yang terlalu dominan.
Krisis dan Solidaritas Warga
Ketika jaringan listrik padam dan akses jalan runtuh, warga bergerak sendiri. Peta lokasi warga terjebak dibuat oleh relawan. Warga mengumpulkan data via koordinat GPS yang diunggah ke media sosial. Donasi mengalir tanpa menunggu instruksi resmi. Organisasi keagamaan, PMI, MDMC, dan komunitas lokal bergerak lebih cepat dibanding pemerintah daerah di beberapa titik.
Dalam analisis wacana, tindakan ini mengandung dua lapis makna. Pertama, solidaritas organik menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam mengisi kekosongan negara. Kedua, ia memperlihatkan delegitimasi simbolik: jika warga bisa bekerja lebih cepat daripada pemerintah daerah, maka narasi “negara hadir” menjadi goyah.
Di sini publik membangun wacana bahwa negara tidak cukup responsif. Dalam konflik wacana ini, siapa yang terlihat bekerja lebih efektif akan memenangkan kepercayaan publik. Dan pada saat-saat kritis itu, publik memenangkan hati publik lainnya.
Respons negara tidak bisa dibilang minim. Mobilisasi udara dilakukan secara besar-besaran. Helikopter SAR, pesawat angkut, dan operasi cuaca dikerahkan. Ribuan ton bantuan dikirim lewat udara karena jalur darat lumpuh. Media online menjadikan visualisasi ini sebagai bukti bahwa negara bekerja. Dan memang benar, di banyak tempat, hanya jalur udara yang mampu menjangkau lokasi.
Namun, dalam analisis wacana, representasi visual bukanlah kebenaran, melainkan strategi. Visual helikopter menyelamatkan warga adalah ikon kekuasaan: negara tampil heroik, efisien, dan terkoordinasi. Tetapi publik tetap menunjukkan ambivalensi. Mereka mengakui bantuan udara, tetapi menuduh negara lambat mengantisipasi kerusakan ekologis dan buruknya tata ruang.
Helikopter bisa mengirim mie instan, tetapi tidak bisa mengembalikan hutan yang ditebang. Pesawat Hercules bisa menjatuhkan bantuan, tetapi tidak bisa memperbaiki tata kelola izin tambang.
Konflik wacana pun terjadi: negara menampilkan tindakan jangka pendek, publik menuduh kegagalan jangka panjang.
Bencana sebagai Cermin Politik
Dibaca melalui lensa analisis wacana, laporan Drone Emprit memperlihatkan bahwa banjir di Aceh dan Sumatera bukan semata peristiwa hidrometeorologi, tetapi simpul tempat berbagai krisis saling bertaut dan saling memperkuat. Pada lapisan pertama, tampak jelas krisis ekologis yang selama ini hanya menjadi percakapan pinggiran.
Deforestasi yang biasanya hanya disuarakan aktivis atau akademisi mendadak berubah menjadi isu arus utama setelah publik sendiri menyaksikan biaya kolektifnya.
Menariknya, justru warga biasa, bukan para ahli lingkungan, yang mendorong narasi ekologis ini ke pusat percakapan publik. Mereka membagikan citra satelit, video drone, dan foto kayu gelondongan seolah berkata: inilah bukti yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh jargon teknokratis.
Krisis kedua adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat, yang mengeras setelah penolakan menetapkan status bencana nasional. Bagi banyak warga Sumatera, keputusan itu bukan sekadar prosedur administratif, tetapi cermin dari dugaan lama tentang Jawa-sentrisme dalam alokasi sumber daya negara.
Sebuah wacana tandingan pun tumbuh cepat: jika bencana serupa terjadi di Jawa, apakah responsnya akan secepat itu? Pertanyaan ini tidak dijawab secara eksplisit oleh pemerintah, tetapi mengendap kuat dalam percakapan digital yang mencatat pola ketidaksetaraan persepsi dan harapan publik.
Krisis berikutnya muncul dari kegagalan infrastruktur vital. Ketika listrik padam berhari-hari, komunikasi terputus, dan logistik tidak bisa masuk, publik mengalami kembali definisi paling dasar tentang keamanan. Ternyata bukan air banjir yang paling menakutkan, melainkan hilangnya kemampuan untuk terhubung dan bertahan.
Situasi ini membuka ruang diskusi lebih jauh mengenai ketahanan wilayah, ketergantungan pada infrastruktur yang rentan, serta minimnya investasi jangka panjang dalam konektivitas Sumatera: isu-isu struktural yang jarang muncul ke permukaan kecuali ketika bencana memaksanya. Pada puncaknya, terdapat krisis komunikasi negara. Inilah medan wacana yang paling telanjang. Media arus utama bersandar pada narasi positif tentang upaya pemerintah; warga di media sosial justru mengangkat sisi gelap berupa keterlambatan, keterputusan, dan ketaktersentuhan bantuan.
Negara menampilkan data meteorologi yang rapi; publik menampilkan foto-foto kayu gelondongan yang tidak dapat dibantah. Perpecahan narasi ini bukan lagi soal informasi, tetapi soal legitimasi. Retakan antara wacana formal negara dan wacana pengalaman warga memperlihatkan jurang kepercayaan yang tidak hanya lebar, tetapi juga semakin dalam.
Ketika Air Surut, Makna Mengalir
Banjir telah menenggelamkan Aceh dan Sumatera, tetapi percakapan publik menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika negara sibuk menafsirkan bencana sebagai fenomena cuaca, publik menafsirkannya sebagai konsekuensi kebijakan. Ketika media arus utama menampilkan helikopter yang terbang gagah, warga menampilkan desa-desa yang tenggelam tanpa bantuan.
Dalam perspektif ini, bencana ini bukan hanya tragedi lingkungan, tetapi momen politik: masa ketika rakyat merebut kembali hak untuk mendefinisikan realitas. Air mungkin akan surut. Tetapi wacana tentang ketidakadilan, deforestasi, dan bias kekuasaan tidak akan surut begitu saja.
Selama akar kebijakan tetap sama, percakapan publik akan terus membanjiri ruang digital, menebarkan satu pesan yang lebih lantang dari hujan deras sekalipun: bencana di Indonesia bukanlah kejutan alam, tetapi konsekuensi struktural yang terlalu lama diabaikan. Pada saatnya, itulah banjir yang paling berbahaya.
