Jakarta, TERBITHARIAN.COM | Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan layanan publik secara cepat, responsif, dan tepat sasaran melalui program “KSP Mendekat”. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada acara penandatanganan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah Tahun Ajaran 2026–2027 di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dudung menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) kini melakukan transformasi pelayanan agar lebih dekat dengan masyarakat. Melalui program “KSP Mendekat”, masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi secara langsung melalui layanan WhatsApp di nomor 0811-1933-3888.
“Sekarang di KSP ada KSP Mendekat, jadi bukan KSP Mendengar lagi. KSP Mendekat dengan nomor WA 0811-1933-3888,” ujar Prof. Dudung.
Menurutnya, layanan pengaduan berbasis WhatsApp tersebut hadir sebagai bentuk respons terhadap kompleksitas persoalan yang selama ini banyak bermuara ke KSP. Sejak menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, ia mengaku menemukan berbagai kendala koordinasi lintas sektor, mulai dari persoalan antara kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan masyarakat, hingga persoalan antar-kementerian.
Melalui program ini, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. KSP pun berkomitmen menjadi garda terdepan dalam membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan publik tanpa harus seluruhnya sampai ke tingkat Presiden.
“Persoalan-persoalan yang sebetulnya tuntas di tingkat menengah ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.
Program “KSP Mendekat” juga dinilai sejalan dengan semangat pelaksanaan SPMB Ramah 2026–2027 yang menitikberatkan pada penguatan layanan publik di sektor pendidikan. Prof. Dudung menilai proses penerimaan murid baru merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan harus dijalankan secara adil, transparan, serta bebas dari penyimpangan.
Karena itu, KSP mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan secara layak.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya karena ketidakadilan sistem, dan kita ingin memastikan bahwa sekolah menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi masyarakat,” tutur Prof. Dudung.
Melalui sinergi nasional serta kehadiran inovasi layanan “KSP Mendekat”, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap pelayanan negara semakin meningkat, rasa keadilan dapat terjaga, serta sistem pendidikan nasional mampu berjalan dengan integritas yang kuat.
Sumber: Kantor Staf Presiden (KSP)
