Penulis: Abdul Hakim
Pengajar Studi Perbandingan Politik
STISNU Kota Tangerang
TERBITHARIAN.com – Ketika Purbaya Yudhi Sadewa dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, publik tahu bahwa ini bukan sekadar pergantian nama yang sedang berlangsung, melainkan perubahan arah politik fiskal negara. Keputusan Presiden Prabowo Subianto itu bukan hanya soal rotasi birokrasi, tetapi sinyal keras kepada pasar, birokrasi, dan rakyat bahwa teknokrasi lama telah usai.
Dalam waktu sekejap, nama Purbaya mendominasi layar berita, menjadi bahan debat di media sosial, dan menjadi simbol dari dua hal yang bertentangan: harapan baru bagi sebagian rakyat, dan kecemasan baru bagi para investor. Kini, keseharian kita disuguhi sosok ekonom bergaya blak-blakan, yang lebih sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi ketimbang defisit fiskal.
Bagi banyak pengamat, langkah Prabowo mengganti Sri Mulyani adalah momen simbolik: pergeseran dari semangat reformasi fiskal pasca-krisis 1998 yang dibangun di atas disiplin anggaran dan kredibilitas pasar. Sri Mulyani, dengan reputasi internasionalnya yang kuat, selama dua dekade menjadi ikon ortodoksi fiskal Indonesia, tokoh yang menenangkan pasar dan menjadi jaminan bagi utang luar negeri.
Maka, ketika Purbaya, mantan kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ekonom dengan reputasi teknis tapi jarang tampil di panggung politik, mendadak muncul menggantikannya, guncangan pun terjadi. Bursa saham jatuh, rupiah melemah, dan kalangan investor asing menahan napas.
Sebaliknya, di ruang-ruang digital, narasi yang berbeda tumbuh: Purbaya dianggap “figur zaman ini”, sosok yang berani berbicara tanpa basa-basi, siap mengguncang sistem yang dianggap terlalu nyaman bagi elite finansial.
Dalam konteks politik, menarik melihat bagaimana popularitas Purbaya tidak lahir dari prestasi kebijakan (karena belum sempat terbukti), tetapi dari persepsi perlawanan terhadap teknokrasi lama. Di dunia yang semakin jenuh dengan wacana efisiensi dan stabilitas, figur seperti Purbaya tampak segar karena ia berbicara dengan nada nasionalistik: bahwa pertumbuhan 5% tidaklah cukup, bahwa negara harus berani mengintervensi, bahwa IMF tidak selalu benar.
Pernyataan-pernyataan ini terdengar seperti alunan musik bagi telinga sebagian rakyat yang letih dengan jargon pasar bebas. Tetapi bagi kalangan teknokrat dan pelaku pasar, ia terdengar seperti alarm bahaya.
Dalam minggu-minggu awal jabatannya, Purbaya memproyeksikan citra yang kontras dengan pendahulunya. Ia tidak menampilkan diri sebagai ‘insider’ lembut yang menjaga keseimbangan neraca, melainkan sebagai reformis keras kepala yang ingin “membersihkan” perpajakan dan bea cukai dari korupsi.
Agenda ini disambut hangat oleh publik yang memang sudah muak dengan reputasi kelam birokrasi fiskal. Namun, di sinilah paradoks politik muncul: Purbaya mengumbar janji integritas di dalam sistem yang seluruh sendinya masih bernafas bahkan ditopang dengan patronase. Ia menjanjikan reformasi moral di sektor yang telah menjadi sumber rente bagi banyak kelompok elite politik, termasuk mereka yang menopang kekuasaan itu sendiri.
Popularitasnya pun tumbuh bukan dari ruang seminar, melainkan dari arena simbolik politik publik. Di media sosial, Purbaya mulai dijadikan figur yang dipuja. Warganet membandingkannya dengan Sri Mulyani bukan karena prestasi, tetapi karena gaya. Sri Mulyani berbicara dengan elegansi teknokrat; Purbaya berbicara seperti cowboy fiskal yang menantang tatanan lama. “A plain-speaking economist,” tulis Reuters, dengan nada setengah kagum, setengah khawatir.
Dalam waktu singkat, ia menjadi sosok yang menyalakan kembali imajinasi lama: seorang pejabat yang melawan arus globalisme. Tetapi imajinasi, dalam politik ekonomi, selalu berumur pendek bila tak diikuti hasil konkret.
Ada alasan mengapa popularitas semacam ini rentan. Sejarah politik Indonesia sering kali memperlihatkan bagaimana figur “reformis populis” di sektor ekonomi akhirnya terseret oleh dua jebakan klasik: birokrasi yang lamban dan realitas fiskal yang keras kepala. Purbaya kini harus menavigasi antara menjaga kredibilitas fiskal yang dibangun dua dekade, dan memenuhi janji kemandirian ekonomi nasional yang ditiupkan rezim Prabowo.
Ia harus menjawab dilema: apakah keberanian berbicara akan diimbangi keberanian menahan defisit? Apakah kebijakan fiskal yang ekspansif demi populisme akan bertahan di hadapan angka makro yang tidak kompromistis?
Namun untuk saat ini, popularitas masih berpihak padanya. Ia memanfaatkan momen politik di mana publik tengah haus figur yang “berani melawan pasar”.
Dalam terminologi politik, momen semacam ini disebut ‘window of populist opportunity’, saat rakyat lebih mempercayai retorika moral dibandingkan teknokrasi angka. Dan Purbaya, sadar atau tidak, sedang memainkan peran itu dengan piawai. Dalam setiap wawancara, ia menekankan pentingnya “keadilan ekonomi”, “kedaulatan fiskal”, dan “penghapusan rente”. Kata-kata yang menembus batas akademis dan masuk ke ruang emosional publik. Tapi retorika ini juga mengandung risiko: semakin tinggi ekspektasi moral, semakin dalam jurang kekecewaan bila janji gagal diwujudkan.
Di balik narasi heroik itu, pasar menilai dengan lebih dingin. Data Bloomberg menunjukkan bahwa hanya seminggu setelah pelantikannya, indeks saham Jakarta turun signifikan dan rupiah melemah terhadap dolar. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi; ia mencerminkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan fiskal baru. Investor bertanya: apakah Indonesia masih akan menjaga defisit di bawah 3%? Apakah kebijakan pajak akan berubah drastis? Apakah utang akan dikelola dengan disiplin yang sama seperti era Sri Mulyani?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, sementara Purbaya tampak lebih sibuk membangun narasi politik daripada mengumumkan peta jalan kebijakan konkret.
Kita tahu bahwa keuangan publik bukan hanya urusan angka, tetapi urusan kepercayaan. Setiap menteri keuangan memegang dua jenis modal: modal fiskal dan modal simbolik. Sri Mulyani memiliki keduanya, disiplin fiskal dan kredibilitas global.
Purbaya baru memiliki satu: modal simbolik sebagai “orang baru yang berani”. Tapi simbol tanpa disiplin adalah ilusi yang mudah pudar. Jika dalam enam bulan ke depan ia gagal membuktikan bahwa keberanian berbicara diikuti keberanian mengelola angka, maka pesonanya bisa runtuh secepat ia naik.
Di sisi lain, Prabowo tampak memahami dinamika ini. Ia tahu bahwa Purbaya bisa berperan sebagai “penyerap tekanan publik”, figur yang populer di awal dan bisa menanggung beban politik kebijakan yang tak populer. Dalam struktur kekuasaan, menteri keuangan yang terlalu populer sering kali berumur pendek. Popularitasnya menjadi pedang bermata dua: ia bisa memperkuat legitimasi rezim, tapi juga bisa menjadi ancaman simbolik bila mulai membangun basis dukungannya sendiri.
Dalam konteks ini, kisah popularitas Purbaya adalah juga kronik politik kekuasaan Prabowo: sejauh mana presiden bersedia membiarkan menterinya bersinar tanpa mengaburkan pusat gravitasinya sendiri.
Sementara itu, birokrasi fiskal yang ditinggalkan Sri Mulyani menghadapi dilema moral. Reformasi pajak, digitalisasi fiskal, dan integritas internal kini dihadapkan pada tuntutan politik yang lebih langsung: menaikkan penerimaan tanpa menaikkan resistensi publik.
Purbaya mewarisi mesin besar yang efisien namun penuh resistensi terhadap perubahan mendasar. Ia berbicara tentang “pembersihan moral”, tetapi moral tidak bisa dibukukan dalam anggaran pendapatan dan belanja. Ia ingin menaikkan pertumbuhan hingga 6,7%, tetapi tak ada tanda-tanda inovasi besar selain perluasan belanja sosial. Dalam ekonomi politik, janji pertumbuhan tanpa diversifikasi struktural sering berakhir sebagai ilusi aritmetika.
Namun kejeniusan politik sering kali bukan soal akurasi, melainkan narasi. Di sini, Purbaya menunjukkan insting yang tajam. Ia tahu bahwa publik lebih ingat siapa yang “berani berkata tidak pada IMF” daripada siapa yang menjaga ‘primary balance’. Ia memahami bahwa dalam demokrasi pasca-reformasi yang semakin teatrikal, ekonomi juga adalah panggung politik.
Maka, tidaklah mengherankan jika ia berbicara seperti seorang politisi yang memakai bahasa seorang ekonom. Dengan gaya bicara yang lugas, kadang provokatif, ia menyalakan api semangat kebanggaan nasional, seolah-olah kebijakan fiskal adalah medan perang melawan penjajahan baru. Ini retorika yang ampuh, tetapi juga berbahaya: ketika kompleksitas ekonomi disederhanakan menjadi dikotomi antara “nasionalis” dan kepentingan asing”, ruang rasional kebijakan bisa terhimpit oleh emosi kolektif.
Dalam konteks yang lebih luas, popularitas Purbaya mencerminkan krisis legitimasi teknokrasi global. Dunia pasca-pandemi memperlihatkan gelombang ketidakpuasan terhadap lembaga ekonomi internasional dan kebijakan pengetatan fiskal. Di Eropa, di Amerika Latin, di Asia, muncul figur-figur ekonomi populis yang menolak dogma lama. Purbaya hanyalah versi Indonesia dari tren global itu, ketika rakyat menginginkan pemerintah yang “berpihak”, meski berarti melanggar disiplin anggaran.
Popularitasnya tumbuh di antara kelelahan rakyat terhadap ‘austerity’ dan kerinduan akan negara yang kembali hadir. Tetapi popularitas seperti ini, sekali lagi, tak bisa dipertahankan tanpa hasil. Bahkan Soekarno pun tahu bahwa nasionalisme ekonomi harus disertai kemampuan produksi, bukan hanya retorika.
Purbaya masih berada dalam fase bulan madu. Ia mendapat sorotan media, sambutan publik, dan kesempatan politik untuk mendesain ulang arah kebijakan fiskal. Namun di balik semua itu, terdapat bayangan besar: beban pembuktian. Publik Indonesia tidak cukup punya stok kesabaran. Mereka telah menyaksikan banyak janji reformasi yang berakhir di tangan oligarki yang sama.
Skenario ini bisa terjadi: bila Purbaya gagal menghadirkan perubahan nyata bukan hanya di ruang wacana, tetapi di sistem penerimaan pajak, pengelolaan utang, dan distribusi anggaran, maka kisahnya akan menjadi bab tambahan dari siklus lama: reformis yang dikalahkan oleh sistem yang ingin ia perbaiki.
Saat ini, nama Purbaya masih mengkilap di halaman berita, tetapi seperti semua kilau di panggung politik, ia bisa memudar tanpa peringatan. Ia berada di persimpangan antara menjadi pahlawan nasionalisme fiskal atau korban simbolik politik patronase. Popularitas adalah bahan baku yang cepat terbakar; yang menentukan bukan seberapa terang ia menyala, tapi seberapa lama ia bisa bertahan di tengah angin politik yang tak menentu.
Popularitas seorang pemimpin mirip dengan likuiditas pasar: cepat mengalir, mudah menguap, dan sering kali lebih banyak janji daripada hasil. Pada akhirnya, kisah popularitas Purbaya adalah cermin dari transformasi politik Indonesia sendiri: dari negara yang dulu memuja teknokrasi, kini bergerak menuju romantisisme politik fiskal.
Purbaya bukan hanya menteri keuangan; ia simbol dari pertarungan ideologi tentang arah pembangunan: antara stabilitas pasar dan kedaulatan ekonomi nasional. Dan di tengah dua kutub itulah, masa depan popularitasnya akan ditentukan, bukan oleh seberapa keras ia berbicara, tetapi seberapa cermat ia menghitung.
