Kendari, TERBITHARIAN.COM | Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menyalurkan bantuan satu bus sekolah di Kota Kendari.
Bantuan diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Kusuma Bangsa di Jalan Jambu, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyaluran bantuan dilakukan KSP bersama Rembuk Pemuda Sultra pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Staf Khusus KSP, Amar Maaruf, mengatakan bantuan diberikan Kepala KSP setelah mengetahui kondisi SLB melalui aduan saat berkunjung ke Kendari sekitar sebulan lalu.
Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung operasional sekolah yang berada di kawasan perbukitan. Selama ini, pihak sekolah harus menjemput siswa satu per satu di rumah menggunakan sepeda motor. Bahkan, untuk menjangkau beberapa siswa, guru terpaksa berjalan kaki.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah yang berdiri sejak 2014 tersebut. Menurut Amar, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi sekolah adalah kendaraan operasional untuk mengantar dan menjemput siswa.
“Artinya, di sini pemerintah hadir. Setiap pengaduan akan kami respons, apalagi yang sifatnya mendesak. Hari ini kami datang langsung untuk menyerahkan bantuan bus sekolah,” kata Amar.
Selain bus sekolah, tim KSP juga berdialog dengan para guru untuk mendengar berbagai kebutuhan yang masih dihadapi pihak sekolah.
Dari hasil diskusi, SLB Kusuma Bangsa memiliki 12 tenaga pendidik. Delapan guru telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sedangkan sisanya masih berstatus honorer dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.
Kata Amar, kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Kepala KSP Dudung Abdurachman.
Dudung pun memutuskan memberikan tambahan penghasilan hingga mereka memperoleh sertifikasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para guru yang selama ini mendampingi anak-anak penyandang disabilitas.
“Kepala Staf Kepresidenan memutuskan untuk membantu menambah gaji guru honorer yang belum mendapatkan sertifikasi,” jelas Amar.
“Sebesar Rp2 juta per orang setiap bulan sampai mereka memperoleh sertifikasi,” lanjutnya.
Ia menyebut bantuan tambahan gaji untuk bulan ini telah disalurkan dan akan terus diberikan sesuai komitmen tersebut.
Tim KSP juga menyerahkan bantuan peralatan sekolah kepada para siswa berupa tas dan buku.
KSP juga berencana membangun asrama bagi para siswa agar proses pembinaan dan pendampingan dapat berlangsung lebih optimal. Saat ini, tim KSP telah berkoordinasi dengan arsitek untuk menyusun desain bangunan.
Setelah rancangan selesai, pembangunan asrama akan segera dilaksanakan sesuai arahan Kepala Staf Kepresidenan.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar semakin peduli terhadap pendidikan anak-anak penyandang disabilitas,” jelasnya.
Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SLB Kusuma Bangsa, Sujono Said, mengatakan bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi para guru untuk terus mengabdi.
Menurutnya, selama bertahun-tahun para guru tetap mengajar meski menerima honor yang sangat terbatas. Bahkan, sebagian harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Bagi kami, mengajar di sini bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga panggilan hati. Karena itu kami tetap bertahan,” ujar Sujono.
“Dengan adanya tambahan gaji ini, tentu kami semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Anggota Rembuk Pemuda Sultra, Andi Aswar, mengapresiasi langkah Kepala KSP yang memberikan perhatian langsung kepada SLB Kusuma Bangsa.
Bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.
“Dengan adanya dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus meringankan beban para guru yang selama ini mengabdi di tengah berbagai keterbatasan,” jelas Aswar.
Ia juga mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dan Pemerintah Kota Kendari untuk memperkuat dukungan terhadap sekolah luar biasa.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan yang layak dengan fasilitas yang semakin memadai. (*)
